RESPATI, YOSEPA SANTY DEWI and Susilowati, Etty and Mahmudah, Siti (2016) “IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI COLLECTING SOCIETY DALAM KARYA CIPTA LAGU (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)”. _025 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 025 YOSEPA SANTY DEWI RESPATI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text 025 YOSEPA SANTY DEWI RESPATI - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text 025 YOSEPA SANTY DEWI RESPATI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text 025 YOSEPA SANTY DEWI RESPATI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text 025 YOSEPA SANTY DEWI RESPATI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)
	Text 025 YOSEPA SANTY DEWI RESPATI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text 025 YOSEPA SANTY DEWI RESPATI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text 025 YOSEPA SANTY DEWI RESPATI - dapus.pdf Download (62kB)

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terus berkembang disebabkan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Hak Cipta adalah salah satu bagian dari HKI yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Hak ekonomi Pencipta berupa Royalti pasca produksi dapat diumumkan dan dimanfaatkan secara komersial berdasarkan perjanjian lisensi. Pengelolaan Royalti tersebut sangat penting untuk melindungi hak ekonomi para pencipta, sehingga Royalti tersebut dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Pada latar belakang tersebut muncul permasalahan bagaimana implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan Royalti sebagai hak ekonomi dalam karya cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengguna (Users) menolak untuk membayar Royalti.
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa dalam penarikan dan
pengelolaan Royalti di setiap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) harus sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait mendapatkan Royalti dari LMK atas karya cipta lagunya yang digunakan oleh commercial user yang telah memperoleh lisensi/izin dari Lembaga Manajemen Kolektif. Di dalam prosedur di setiap LMKN tersebut terdapat hak dan kewajiban dari
para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban maka terdapat akibat hukum yang akan ditanggung. Dalam hal Pengguna (Users) tidak membayar Royalti atas pemanfaatan suatu karya cipta lagu dan/atau musik kepada LMKN yang telah memberikannya izin resmi/ lisensi maka LMKN dalam penyelesaiannya dilakukan seperti yang telah tercantum dalam isi perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari adanya pelanggaran dapat berupa pembayaran ganti rugi dan Putusan Provisi atau Putusan Sela.
Kata kunci : Implementasi, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Actions (login required)

View Item