Rahmat, Singgih Afriyan and Dwiyanto, Agung and Setyowati, Erni (2021) PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL BATUR DENGAN SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU. Undergraduate thesis, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

	Text JUDUL_Singgih Afriyan Rahmat_21020117120043.pdf - Published Version Download (314kB)
	Text BAB I_Singgih Afriyan Rahmat_21020117120043.pdf - Published Version Download (109kB)
	Text BAB II_Singgih Afriyan Rahmat_21020117120043.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB III_Singgih Afriyan Rahmat_21020117120043.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	Text BAB IV_Singgih Afriyan Rahmat_21020117120043.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB V_Singgih Afriyan Rahmat_21020117120043.pdf - Published Version Download (305kB)
	Text Daftar Pustaka_Singgih Afriyan Rahmat_21020117120043.pdf - Published Version Download (95kB)

Abstract

Citra pasar tradisional di Indonesia terlihat sebagai suatu tempat yang becek, kotor, dan
tidak nyaman, sedangkan eksistensi pasar tradisional dianggap masih dibutuhkan oleh
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia membutuhkan infrastruktur pasar
di daerah sebagai tempat memasarkan produk dalam negeri. Berdasarkan hasil survei dengan
sampel sebesar 390 pasar, pasar yang pernah melakukan revitalisasi adalah sebesar 47,45 persen. Dari pasar yang sudah direvitalisasi, sebanyak 53,45 persen pedagang mengaku tidak mengalami
peningkatan omset meskipun pasar telah direvitalisasi. (BPS RI 2019). Menurut Sebuah laporan menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman empiris di banyak
kabupaten dan kota, pasar tradisional setelah dilakukan revitalisai selama tiga hingga lima tahun, tampak kembali semrawut. Kondisi pasar kembali kumuh dan kotor. Terlebih lagi, kegiatan
perawatan atau pemeliharaan sangat minimal dilakukan dengan alasan keterbatasan anggaran
daerah. (Sandimerahputih, 2017). Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam
RPJMN 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau
dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). (kementrian keuangan. 2016). Di kutip dari medcom (2021), menteri Keuangan Sri Mulyani berharap skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha lebih banyak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dasar. Apalagi APBN sendiri merupakan last resource yang cukup terbatas. Hal ini dikarenakan sejak
tahun lalu pemerintah menggunakan sebagian besar anggaran untuk penanganan pandemi
covid-19. Begitu pula pemanfaatan kas negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasiona

Actions (login required)

View Item