HARITS, RAHMADDIN and Irawati, Irawati and Sutrisno, Putri Ayu (2026) PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PERDAGANGAN TIKET SEPAK BOLA OLEH MAKELAR DENGAN ITIKAD BURUK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. _232 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAHMADDIN HARITS_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text RAHMADDIN HARITS_ABSTRAK.pdf Download (128kB)
	Text RAHMADDIN HARITS_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text RAHMADDIN HARITS_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	Text RAHMADDIN HARITS_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text RAHMADDIN HARITS_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text RAHMADDIN HARITS_DAFPUS.pdf Download (216kB)

Abstract

Perdagangan tiket sepak bola melalui makelar diwarnai itikad tidak baik ketika makelar memanfaatkan antusiasme masyarakat dengan menjual tiket di atas harga resmi, tidak menyerahkan tiket setelah pembayaran, atau menyerahkan tiket palsu sehingga menimbulkan kerugian konsumen. Permasalahan tersebut tergambar dalam perdagangan tiket Tim Nasional Indonesia U-23 Piala AFF 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis : pertama, pengaturan penegakan hukum akibat kerugian konsumen dalam perdagangan tiket sepak bola oleh makelar yang beritikad buruk menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan kedua, tanggung jawab hukum makelar yang beritikad buruk terhadap kerugian konsumen dalam kasus melonjaknya harga tiket Tim Nasional U-23 pada Piala AFF 2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan hubungan antara makelar dan konsumen bersumber dari perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Makelar yang membeli dan menjual kembali tiket dikategorikan pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK dan tunduk pada Pasal 7 UUPK. Kenaikan harga tiket bukan pelanggaran hukum apabila disampaikan terbuka dan disetujui konsumen. Namun, tidak menyerahkan tiket atau menyerahkan tiket palsu maupun tidak terdaftar dalam sistem resmi merupakan itikad tidak baik dan memenuhi unsur wanprestasi. Selanjutnya, makelar bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 19 UUPK, berupa pengembalian uang, penggantian biaya, dan ganti kerugian nyata, serta pembatalan perjanjian disertai ganti rugi berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata. Dengan demikian, diperlukan pengawasan distribusi tiket dan penegakan hukum optimal guna melindungi konsumen.
Kata Kunci : Makelar Tiket, Itikad Buruk, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum, Perdagangan Tiket Sepak Bola

Actions (login required)

View Item