Pratama, Nelsa Nurfitriani and Budiharto, Budiharto and Prananingtyas, Paramita (2016) Pengaturan Kewajiban Divestasi Saham dalam Perusahaan Modal Asing di Bidang Pertambangan menurut PP NO. 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. _021 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 021 Nelsa Nurfitriani Pratama - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	Text 021 Nelsa Nurfitriani Pratama - abstrak.pdf Download (86kB)
	Text 021 Nelsa Nurfitriani Pratama - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text 021 Nelsa Nurfitriani Pratama - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text 021 Nelsa Nurfitriani Pratama - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text 021 Nelsa Nurfitriani Pratama - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text 021 Nelsa Nurfitriani Pratama - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text 021 Nelsa Nurfitriani Pratama - dapus.pdf Download (145kB)

Abstract

Pelaksanaan kewajiban divestasi saham di Indonesia telah diatur dengan beberapa peraturan yang berganti-ganti. Salah satu produk hukum terbaru pemerintah yang juga mengatur mengenai kewajiban divestasi adalah PP No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahannya produk hukum terbaru ini juga tidak melengkapi
kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pengaturan sebelumnya yaitu tidak mengenai akibat hukum apabila para pihak yang memiliki hak penawaran tidak kunjung menawarkan saham divestasi kepada peserta Indonesia pada periode berikutnya karena penawaran tidak tercapai di tahun sebelumnya dan PP terbaru ini hanya bisa diterapkan bagi investor asing pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Bagi para pemegang Kontrak Karya sanksi yang terdapat di dalam peraturan ini tidak dapat langsung diterapkan kepada mereka karena harus melalui proses renegosiasi kontrak sebab kontrak karya bersifat perdata dimana ketentuan di dalam kontrak tersebut mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang bersepakat.
Penulisan hukum ini menggunakan metodologi yuridis normative melalui studi dokumen dan literature serta melakukan penelitian terhadap beberapa pasal yang terdapat di dalam kontrak dan membandingkannya dengan teori-teori serta hukum yang berlaku saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakjelasan regulasi menyebabkan para pelaku usaha menafsirkan hukum sesuai dengan
kepentingannya masing-masing dan berakibat pada ketidakpastian hukum yang berujung pada pelaku usaha melakukan wanprestasi. Pemegang kontrak karya tidak dapat dikenai sanksi yang terdapat di dalam UU Minerba tahun 2009 dan PP No. 77 tahun 20014 namun mereka dapat dikenai sanksi dalam Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Internasional karena Kontrak Karya yang notabenenya
dalam hukum perdata merupakan perjanjian bersyarat dan juga berstatus sebagai suatu perjanjian internasional karena di dalamnya mengatur mengenai subyek Internasional yakni Negara dan Perusahaan Penanaman Modal Asing.
Kata Kunci : Divestasi Saham, PP No. 77 Tahun 2014, Kontrak Karya

Actions (login required)

View Item