FEBIANI, KHANSA QANIA and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Pujiyono, Pujiyono (2018) UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENGHADAPI PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 (Studi di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una). _068 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KHANSA QANIA FEBIANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	Text KHANSA QANIA FEBIANI_ABSTRAK.pdf Download (74kB)
	Text KHANSA QANIA FEBIANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text KHANSA QANIA FEBIANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text KHANSA QANIA FEBIANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text KHANSA QANIA FEBIANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text KHANSA QANIA FEBIANI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text KHANSA QANIA FEBIANI_DAFPUS.pdf Download (136kB)

Abstract

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta ganti kerugian atau rehabilitasi. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. Wewenang Praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP sangatlah terbatas dan dirasa belum menjamin hak asasi tersangka/terdakwa. Namun, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang permohonan uji materiil Pasal 77 KUHAP, telah memperluas kewenangan Praperadilan yaitu dengan memasukkan penetapan tersangka menjadi objek pemeriksaan di Praperadilan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian, 1) Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP mengalami perluasan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015 telah memberikan perubahan mengenai perluasan kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah yang memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan memberikan kendala dalam institusi penegak hukum khususnya kejaksaan karena dalam menetapkan Tersangka harus didukung minimal 2 alat bukti, serta dengan adanya penambahan objek Praperadilan mengenai sah atau tidaknya tersangka mengakibatkan banyak tersangka yang mengajukan praperadilan. 3) Upaya Kejaksaan untuk mengatasi kendala tersebut harus sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor: SE-021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pada waktu penyidikan, surat perintah penyidikan yang diterbitkan adalah surat perintah umum kemudian setelah ada 2 alat bukti baru kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan yang mencantumkan nama tersangka, Serta melimpahkan perkara pokok ke pengadilan agar ditetapkan hari sidang sebelum permohonan praperadilan diputus oleh Hakim Praperadilan.
Kata kunci : Praperadilan, Penetapan Tersangka, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan

Actions (login required)

View Item