Shadiq, Ahmad Nur and Njatrijani, Rinitami and Muzayyanah, Muzayyanah (2016) IMPLEMENTASI UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. _011 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 011 Ahmad Nur Shadiq - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text 011 Ahmad Nur Shadiq - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text 011 Ahmad Nur Shadiq - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text 011 Ahmad Nur Shadiq - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text 011 Ahmad Nur Shadiq - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text 011 Ahmad Nur Shadiq - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text 011 Ahmad Nur Shadiq - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text 011 Ahmad Nur Shadiq - dapus.pdf Download (88kB)

Abstract

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diberlakukan pada tahun 2015 merupakan titik awal terjadinya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dimana semakin mudahnya arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil di kawasan tersebut. Salah satu pilar utama dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah
pembangunan ekonomi yang berimbang. Bentuk perwujudan pembangunan ekonomi yang berimbang yakni dengan memberikan bantuan teknis pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Salah satu upaya menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana salah satu sektor yang diatur yakni tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan meneliti data sekunder meliputi ASEAN Economic Community Blueprint, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang
selanjutnya dilakukan penelitian data primer melalui wawancara dengan mencari data di lapangan terkait ketentuan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM meliputi pemberian fasilitas, bantuan promosi, pelatihan-pelatihan, dan penyusun ketentuan terkait IUMK. Adapula kendala-kendala yang
dihadapi Dinas terkait pemberdayaan UMKM yakni keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten dan sumber daya manusia yang masih lemah. Selain itu, adapula kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM yakni keterbatasan modal, masalah bahan baku,
kurangnya sumber daya manusia, peralatan yang kurang mendukung dan terbatasnya jangkauan pemasaran.
Dengan adanya kendala yang masih dihadapi Dinas maupun UMKM maka diperlukan suatu legislasi baik dari pusat hingga daerah yang benar-benar memberikan solusi atas permasalahan UMKM. Selain itu, suatu peningkatan SDM melalui dunia pendidikan dalam pembekalan siswa siswi dan/atau mahasiswa mahasiswi terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi MEA agar siswa siswi dan/atau mahasiswa mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, diperlukan suatu pendataan, pemberdayaan, pemantauan dan pendampingan UMKM dengan tujuan agar kendala-kendala yang dihadapi UMKM dapat didata dan kemudian disusun sesuai tingkat kepentingannya, sehingga dalam pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan sampai
tuntas.
Kata Kunci : Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemberdayaan UMKM

Actions (login required)

View Item