ISTIQOMAH, ANIS and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Pujiyono, Pujiyono (2018) KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI NON CUSTODIAL MEASURES DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL. _066 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANIS ISTIQOMAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text ANIS ISTIQOMAH_ABSTRAK.pdf Download (132kB)
	Text ANIS ISTIQOMAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text ANIS ISTIQOMAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB)
	Text ANIS ISTIQOMAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	Text ANIS ISTIQOMAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text ANIS ISTIQOMAH_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text ANIS ISTIQOMAH_DAFPUS.pdf Download (137kB)

Abstract

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling banyak diterapkan dalam kebijakan kriminal negara-negara di dunia adalah pidana penjara, namun dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana dalam menanggulangi kejahatan. Hal yang sering dipersoalkan adalah mengenai masalah efektivitasnya dan akibat-akibat negatif dari pidana penjara. Oleh karena itu, berkembang suatu pemikiran untuk mencari alternatif terhadap pidana penjara. Hal ini ditandai dengan diadakannya beberapa kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders yang kemudian salah satu hasil kongres tersebut adalah Standard Minimum Rules for Non Custodial Measures (yang dikenal dengan “The Tokyo Rules”).
Salah satu sanksi non custodial yang direkomendasikan oleh The Tokyo Rules adalah community service order atau pidana kerja sosial. Saat ini pidana kerja sosial menjadi salah satu pidana pokok dalam Konsep Rancangan KUHP Indonesia, sehingga dalam skripsi ini diuraikan mengenai urgensi atau ide dasar formulasi sanksi pidana kerja sosial dan kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana nasional.
Dalam penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, yaitu dengan menganalisis dan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pidana kerja sosial sebagai non custodial measures dalam pembaharuan hukum pidana nasional dan untuk menunjang penelitian ini, digunakan pendekatan historis untuk melihat penerapan hukum yang dilakukan pada masa-masa lalu dan pendekatan komparatif untuk melihat norma-norma yang menyangkut pidana kerja sosial di beberapa negara.
Pada hasil penelitian dan pembahasan dijelaskan bahwa urgensi atau ide dasar formulasi sanksi pidana kerja sosial dan kebijakan formulasi pidana kerja sosial dikaji berdasarkan kritik terhadap pidana penjara, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, serta penerapan pidana kerja sosial di beberapa negara. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan dengan beberapa KUHP asing dan Rancangan Konsep KUHP, perwujudan sanksi pidana kerja sosial sebagai non custodial measures dalam pembaharuan hukum pidana harus dilakukan, dimana sanksi pidana kerja sosial diformulasikan sebagai salah satu jenis pidana pokok. Selanjutnya sebagai pidana pokok, maka ditentukan pula tujuan pengenaan, pedoman dan syarat-syarat untuk menjatuhkan serta aturan pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial untuk memudahkan penerapannya di kemudian hari.
Kata Kunci : Kebijakan Pidana, Pidana Kerja Sosial, Non Custodial Measures

Actions (login required)

View Item