Search for collections on Undip Repository

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-LH/2016/PN.RTA). _065 PDN 2018

GUNADI, SANTUN and Pujiyono, Pujiyono and Purwoto, Purwoto (2018) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-LH/2016/PN.RTA). _065 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of SANTUN GUNADI_COVER.pdf] Text
SANTUN GUNADI_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (371kB)
[thumbnail of SANTUN GUNADI_ABSTRAK.pdf] Text
SANTUN GUNADI_ABSTRAK.pdf

Download (251kB)
[thumbnail of SANTUN GUNADI_BAB I.pdf] Text
SANTUN GUNADI_BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (322kB)
[thumbnail of SANTUN GUNADI_BAB II.pdf] Text
SANTUN GUNADI_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (489kB)
[thumbnail of SANTUN GUNADI_BAB III.pdf] Text
SANTUN GUNADI_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (186kB)
[thumbnail of SANTUN GUNADI_BAB IV.pdf] Text
SANTUN GUNADI_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (699kB)
[thumbnail of SANTUN GUNADI_BAB V.pdf] Text
SANTUN GUNADI_BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (175kB)
[thumbnail of SANTUN GUNADI_DAFPUS.pdf] Text
SANTUN GUNADI_DAFPUS.pdf

Download (249kB)

Abstract

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting untuk terselenggaranya pembangunan negara di berbagai bidang. Apabila ekonomi suatu negara berhasil maka bidang – bidang lain seperti bidang hukum, politik, hingga ketahanan pangan pun dapat terbantu. Salah satu hal yang menjadi pilar utama dalam menopang pembangunan ekonomi di Indonesia adalah sektor industri.
Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menempatkan korporasi sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam pasal 1 angka 32 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Setiap Orang yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi orang perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana kebijakan hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam putusan perkara pidana Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2016/PN. Rta.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode penelitian ini didukung dengan data-data penelitian yaitu dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui penelitian (Library Research). Metode analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan suatu simpulan bahwa korporasi diatur sebagai subjek hukum pidana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 terkhusus mulai dari Pasal 116 sampai pasal 120. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta adalah tindak pidana tersebut diakibatkan karena kelalaian yang dilakukan oleh pegawai korporasi, menggunakan teori vicarious liability yang membuat korporasi dapat dipidana.
Kata kunci : Korporasi, Lingkungan Hidup, Vicarious Liability

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Korporasi, Lingkungan Hidup, Vicarious Liability
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 25 Sep 2026 03:08
Last Modified: 25 Sep 2026 03:08
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/61810

Actions (login required)

View Item View Item