Lololangi, Iffandie and Prananingtyas, Paramita and Mahmudah, Siti (2016) KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/20/PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. _008 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 008 Iffandie Lololangi - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 008 Iffandie Lololangi - abstrak.pdf Download (106kB)
	Text 008 Iffandie Lololangi - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text 008 Iffandie Lololangi - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text 008 Iffandie Lololangi - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text 008 Iffandie Lololangi - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text 008 Iffandie Lololangi - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text 008 Iffandie Lololangi - dapus.pdf Download (164kB)

Abstract

Kejahatan di bidang perbankan semakin berkembang seiring
dengan perkembangan zaman . Dunia perbankan yang sejatinya adalah penunjang laju pertumbuhan dan perekonomian suatu negara yang menjunjung tinggi kejujuran malah disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab melalui pencucian uang dan pendanaan terorisme .Bank yang sejatinya adalah
sasaran dari kejahatan – kejahatan ini mengakibatkan bertambahnya resiko terhadap masyarakat dan bank itu sendiri. Hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh organisasi – organisasi kejahatan atau para penjahat secara individual sangat
merugikan masyarakat bangsa dan negara. Tenyata problematik uang haram ini sudah meminta perhatian dunia dan berbagai negara untuk memeranginya.
Pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah masalah besar yang dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi laju pertumbuhan perekonomian dan keuangan bangsa dan negara. Selain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dapat menjadi salah satu sasaran dari APU dan PPT. Ruang lingkup usaha bank dari BPR dan BPRS terbatas atau lebih kecil dari Bank Umum, tetapi BPR juga dapat menjadi target dari transaksi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk pencegahan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dan bagaimana bentuk pencegahan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative yang mengacu pada norma dan asas – asas yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumen kepustakaan, buku – buku, literature, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
Dampak dari pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat
merugikan bangsa dan negara oleh karena itu diperlukan tindakan pencegahan melalui koordinasi antara lembaga – lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme serta lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi bank.
Kata Kunci : Perbankan, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme

Actions (login required)

View Item