AMALIYAH, FITROH and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Purwoto, Purwoto (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TIDAK PIDANA KORUPSI. _062 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FITROH AMALIYAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text FITROH AMALIYAH_ABSTRAK.pdf Download (62kB)
	Text FITROH AMALIYAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text FITROH AMALIYAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text FITROH AMALIYAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text FITROH AMALIYAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text FITROH AMALIYAH_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text FITROH AMALIYAH_DAFPUS.pdf Download (168kB)

Abstract

Praktik korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat pemerintah saja, tetapi aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pun seolah gelap mata. Banyak di antara mereka yang melakukan korupsi baik di tingkat daerah bahkan tingkat pusat baik jabatan terendah maupun jabatan tertinggi. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang telah mencoreng penegakan hukum di Indonesia karena terlibat dalam kasus korupsi melatarbelakangi penulis untuk menulis penelitian ini.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap aparat penegak hukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang nampak yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum dari masalah yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dibentuklah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum, selain dipidana diberikan sanksi tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan kode etik profesi yang mengaturnya. Hakim didalam memutus perkara tindak pidana korupsi disamping berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidananya juga mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan keadaan yang meringankan putusannya.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum

Actions (login required)

View Item