SAPUTRA, M. REYNALDI WILLY and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Purwoto, Purwoto (2018) PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST jo. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI jo. 980K/PID.SUS/2015). _059 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M. REYNALDI WILLY SAPUTRA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text M. REYNALDI WILLY SAPUTRA_ABSTRAK.pdf Download (112kB)
	Text M. REYNALDI WILLY SAPUTRA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text M. REYNALDI WILLY SAPUTRA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text M. REYNALDI WILLY SAPUTRA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text M. REYNALDI WILLY SAPUTRA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	Text M. REYNALDI WILLY SAPUTRA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text M. REYNALDI WILLY SAPUTRA_DAFPUS.pdf Download (120kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana pada undang-undang ini memuat ketentuan minimum khusus yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengenal ketentuan maksimal. Pengaturan mengenai ketentuan minimum khusus ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan masyarakat dan/atau negara, dan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terkait perkara tindak pidana korupsi tidak boleh di bawah ketentuan minimum yang telah diatur dalam UU Tipikor. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi mengenai pengaturan sanksi pidana di bawah minimum khusus pada UU Tipikor serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada putusan nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst jo.55/PID/TPK/2014/PT.DKI jo. 980 K/Pid.Sus/2015.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif dengan menggunakan data sekunder, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan.
Diketahui bahwa perumusan sanksi pidana di bawah minimum khusus pada UU Tipikor ini terdapat pola atau perbedaan di setiap pasalnya dimana dalam Undang-Undang ini ketentuan minimum khusus berkisar antara 1 tahun sampai dengan 4 tahun serta denda berkisar antara Rp 50.000.000,00 – Rp 200.000.000,00. Hal tersebut berdasarkan dari berat/ringannya perbuatan yang memenuhi rumusan pasal pada UU Tipikor ini. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hendra Saputra ini hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tipikor ini. Terdakwa Hendra Saputra terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU Tipikor dimana ketentuan minimum khususnya adalah penjara minimal 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00, namun hakim menyimpangi ketentuan dalam pasal tersebut dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00.
Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Minimum Khusus, Korupsi.

Actions (login required)

View Item