SIBURIAN, RAY ENJELIA H and Sularto, RB. Sularto and Baskoro, Bambang Dwi (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 934/PID.SUS/2016/PN.SMG). _058 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAY ENJELIA H SIBURIAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (607kB)
	Text RAY ENJELIA H SIBURIAN_ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text RAY ENJELIA H SIBURIAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text RAY ENJELIA H SIBURIAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	Text RAY ENJELIA H SIBURIAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text RAY ENJELIA H SIBURIAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text RAY ENJELIA H SIBURIAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text RAY ENJELIA H SIBURIAN_DAFPUS.pdf Download (99kB)

Abstract

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana narkotika. Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkotika, perdagangan gelap narkotika, dan penyalahgunaan narkotika.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika dan apakah penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder .sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan sistematis.
Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut, (1) Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota POLRI dilaksanakan dengan menggunakan upaya represif yaitu menggunakan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi pidana terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dirumuskan dengan 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu (a). Pidana mati, (b). Pidana penjara/tutupan, (c). Kurungan, (d). Denda. Sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka aturan pemidanaan (pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda.) berlaku aturan pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang- Undang Narkotika yaitu rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. (2) Penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika belum sejalan dengan tujuan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika.
Kata kunci : Penegakan Hukum, POLRI, Tindak Pidana Narkotika

Actions (login required)

View Item