CAHYA W., INTAN and Susilowati, Etty and Suharto, R. Suharto (2016) AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NO. 4 PK/PDT.SUS-PAILIT/2014). _002 DG 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 002 INTAN CAHYA W. - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text 002 INTAN CAHYA W. - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text 002 INTAN CAHYA W. - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text 002 INTAN CAHYA W. - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text 002 INTAN CAHYA W. - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	Text 002 INTAN CAHYA W. - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text 002 INTAN CAHYA W. - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text 002 INTAN CAHYA W. - dapus.pdf Download (72kB)

Abstract

Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit, tidak boleh langsung
dipailitkan, melainkan harus melalui proses likuidasi. Dapat dikatakan bahwa melikuidasi perusahaan berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan menetapkan aktiva dan pasiva dan membagi-bagi aktiva itu untuk menutup utang-utang atau kewajiban-kewajibannya. Di dalam proses kepailitan, seringkali kreditor separatis mengalami kendala-kendala yang merugikan dirinya. Perlindungan terhadap kreditor separatis sangat kurang,
dimana kreditor separatis yang mempunyai hak jaminan fidusia dituntut oleh kurator Perseroan Terbatas untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan meminta bagian atas eksekusi lelang jaminan fidusia dimana eksekusi tersebut sudah melewati masa Stay (masa tunggu 90 hari).
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, selanjutnya dapat dibuat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana akibat hukum bagi kreditor separatis dalam kepailitan perseroan terbatas. Yang kedua adalah apakah hak dan kewajiban kreditor separatis sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kedua rumusan masalah tersebut akan dibahas lebih mendalam.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis
secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah.
Penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit adalah masa tunggu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor separatis (pemegang hak jaminan), tetapi kreditor separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Dengan kata lain kreditor berada dalam masa tunggu untuk waktu tertentu, dimana kreditor separatis baru dapat mengeksekusi jaminan setelah masa tunggu habis. Akibat hukumnya terhadap kreditor separatis wajib diberikan perlindungan sewajarnya mengenai keberlangsungan hak dan kewajiban kreditor yang berdasarkan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata kunci : Akibat Hukum, Kepailitan Perseroan Terbatas, Kreditor
Separatis

Actions (login required)

View Item