TAMPUBOLON, MARIA TIOLINA and Soponyono, Eko and Purwoto, Purwoto (2018) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1982/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT). _056 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARIA TIOLINA TAMPUBOLON_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text MARIA TIOLINA TAMPUBOLON_ABSTRAK.pdf Download (78kB)
	Text MARIA TIOLINA TAMPUBOLON_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text MARIA TIOLINA TAMPUBOLON_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text MARIA TIOLINA TAMPUBOLON_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text MARIA TIOLINA TAMPUBOLON_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text MARIA TIOLINA TAMPUBOLON_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text MARIA TIOLINA TAMPUBOLON_DAFPUS.pdf Download (109kB)

Abstract

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Kesepakatan yang disebut permufakatan jahat ini digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Aparat penegak hukum masih merasa bahwa terdapat kesimpangsiuran pengaturan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu haruslah ada pengaturan yang jelas tentang kejahatan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika tersebut. kebijakan hukum pidana diperlukan untuk menanggulangi kejahatan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini mengambil permasalahan kebijakan hukum pidana yang dikemukakan adalah bagaimana kebijakan formulasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika saat ini, bagaimana kebijakan formulasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di masa yang akan datang.
Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.
Hasil Penelitian menemukan bagaimana pengaturan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP seperti unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya, bagaimana pidana dan pemidanaannya dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim mengenai permufakatan jahat dalam putusan yang penulis teliti. Pengaturan mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dalam RUU KUHP 2018 dan bagaimana perbandingan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di undang-undang negara Filipina.
Kata Kunci : Kebijakan hukum pidana permufakatan jahat, tindak pidana narkotika.

Actions (login required)

View Item