NURNAJMI, NADIM and Soponyono, Eko and Purwoto, Purwoto (2018) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS WILAYAH KOTA SEMARANG). _054 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NADIM NURNAJMI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text NADIM NURNAJMI_ABSTRAK.pdf Download (120kB)
	Text NADIM NURNAJMI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text NADIM NURNAJMI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text NADIM NURNAJMI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text NADIM NURNAJMI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text NADIM NURNAJMI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text NADIM NURNAJMI_DAFPUS.pdf Download (154kB)

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini dibarengi pula dengan perkembangan tindak pidana, terkhusus tindak pidana psikotropika yang sudah lama menjadi perhatian dunia internasional. Maka, diperlukan kerjasama yang kuat antar lembaga pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat memegang peranan yang sebenarnya krusial. Meskipun, peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tetap saja belum mampu menghasilkan hasil yang optimal bahkan tindak pidana psikotropika justru cenderung mengalami peningkatan. Padahal, dengan sedemikian jumlah penduduk Indonesia seharusnya dapat menjadi suatu komponen yang kuat, apabila mampu diakomodir untuk ikut serta menanggulangi tindak pidana psikotropika.
Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika dalam hukum positif saat ini, kemudian peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika di Kota Semarang, serta kebijakan hukum pidana mengenai peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika di masa yang akan datang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan hukum pidana mengenai peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika, memiliki banyak kelemahan. Yakni, kurangnya pengaturan lebih konkrit mengenai peran serta masyarakat di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, lalu kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan secara massif, baik secara penal maupun non-penal. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang akan datang diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Kata kunci : Kebijakan, Peran Serta Masyarakat, Penanggulangan, Psikotropika.

Actions (login required)

View Item