NAULI, VANESSA YOVITA and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Sularto, RB. Sularto (2018) KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DI MEDIA INTERNET. _042 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VANESSA YOVITA NAULI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text VANESSA YOVITA NAULI_ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text VANESSA YOVITA NAULI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text VANESSA YOVITA NAULI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text VANESSA YOVITA NAULI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text VANESSA YOVITA NAULI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text VANESSA YOVITA NAULI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text VANESSA YOVITA NAULI_DAFPUS.pdf Download (140kB)

Abstract

Globalisasi telah membawa manusia pada babak baru kehidupan, termasuk pada perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut membawa dampak positif dan dampak negatif, salah satu dampak negatif adalah munculnya tindak pidana baru dalam dunia teknologi. Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi jawaban atas kekosongan hukum tindak pidana dibidang teknologi tersebut, termasuk terhadap tindak pidana pengancaman di media internet. Pasal 29 UU ITE memuat mengenai perumusan tindak pidana pengancaman di media internet dengan tujuan untuk mengakomodir adanya ancaman kekerasan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media internet. Dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode pendekatan normative yuridis dan metode pengumpulan data diketahui bahwa tindak pidana pengancaman dalam UU ITE memiliki perumusan perbuatan dengan adanya syarat ancaman yang harus secara terang menimbulkan perasaan terancam pada korbannya. Tindak Pidana Pengancaman yang diatur dalam UU ITE memuat syarat mengenai mengirimkan konten pengancaman. Perbuatan pengancaman dengan media internet berbeda dengan pengancaman pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) karena adanya ketentuan ancaman langsung dalam KUHP. Perlu adanya perumusan yang tepat akan tindak pidana pengancaman mengingat banyaknya variasi pengancaman seiring dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut sehingga dapat menghindari celah dalam menjerat pelaku tindak pidana pengancaman.

Actions (login required)

View Item