WIBOWO, DIMITRI LUCANO and Soponyono, Eko and Purwoto, Purwoto (2018) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. _041 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DIMITRI LUCANO WIBOWO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text DIMITRI LUCANO WIBOWO_ABSTRAK.pdf Download (127kB)
	Text DIMITRI LUCANO WIBOWO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text DIMITRI LUCANO WIBOWO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text DIMITRI LUCANO WIBOWO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text DIMITRI LUCANO WIBOWO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text DIMITRI LUCANO WIBOWO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text DIMITRI LUCANO WIBOWO_DAFPUS.pdf Download (159kB)

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana. Tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini berkaitan dengan eksistensi korporasi adalah tindak pidana korporasi yang akan menimbulkan dampak serius dan meluas, merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan mengancam stabilitas Negara. Oleh sebab itu, hukum harus mengambil kembali peranannya dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan dalam penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa yang salah satunya adalah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi pada saat ini dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normative. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data sekunder.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi pada saat ini terdapat beberapa kelemahan mengenai kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi dan masalah sanksi pidana. Oleh karena itu untuk kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang menjelaskan ketentuan tersebut dan penegak hukum dapat menerapkannya
Kata kunci : Kebijakan.

Actions (login required)

View Item