PRIMADANTI, GITTA and Pujiyono, Pujiyono and Purwoto, Purwoto (2018) PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. _037 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text GITTA PRIMADANTI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text GITTA PRIMADANTI_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text GITTA PRIMADANTI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	Text GITTA PRIMADANTI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text GITTA PRIMADANTI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
	Text GITTA PRIMADANTI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text GITTA PRIMADANTI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text GITTA PRIMADANTI_DAFPUS.pdf Download (8kB)

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Karena hal tersebut, maka para pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti, yang tujuannya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dilakukan oleh Jaksa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam pelaksanaannya, Jaksa sering mengalami hambatan dalam melaksanakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sehingga kerugian negara akibat korupsi banyak yang tidak kembali.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan tiga pokok permasalahan yaitu Bagaimana prosedur pelaksanaan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang, Mengapa pelaksanaan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang kurang optimal, Apakah kendala dan upaya jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan deskriptif analitis.
Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Prosedur pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang khususnya ada dalam Pasal 18. Untuk melihat sudah optimal atau belum Pelaksanaan sanksi pidana tambahan uang pengganti dapat dilihat dari penegak hukumnya saja yaitu Kejaksaan. Namun juga harus memperhatikan komponen Substansi, Struktur, dan Kultur agar ada keseimbangan di antara semua unsur yang ada. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti yaitu banyak harta benda milik terpidana tindak pidana korupsi yang semula akan dilakukan eksekusi sebagai pembayaran uang pengganti sudah tidak ada karena telah dipindahtangankan dari terpidana ke orang lain, dalam hal terpidana akan dieksekusi harta bendanya karena terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, eksekusi tidak dapat dilakukan karena terpidana memang tidak memiliki harta lagi, dan terhambatnya pelacakan aset terpidana tindak pidana korupsi. Sedangkan upaya yang dilakukan agar pelaksanaan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti berjalan dengan baik yaitu meningkatkan koordinasi dengan antar bidang baik internal maupun eksternal, mengajukan tambahan anggaran untuk melakukan pelacakan asset.
Kata Kunci : Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan

Actions (login required)

View Item