Ramli, Vivo and Kashadi, Kashadi and Badriyah, Siti Malikhatun (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (Studi di PT. Bank Negara Indonesia Jakarta). _132 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 132 Vivo Ramli - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text 132 Vivo Ramli - abstrak.pdf Download (84kB)
	Text 132 Vivo Ramli - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text 132 Vivo Ramli - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text 132 Vivo Ramli - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text 132 Vivo Ramli - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text 132 Vivo Ramli - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)

Abstract

Dalam kegiatan sehari-hari manusia terkadang membutuhkan bantuan dana oleh karena itu praktek pinjam-meminjam uang sangat sering kita jumpai dalam dunia perbankan. Seiring berkembangnya zaman, Dunia Perbankan mengalami kemajuan
dalam hal pemberian kredit. Untuk memudahkan para nasabah dalam meminjam uang, maka salah satu Bank milik pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia memberikan fasilitas terbaru dalam pemberian kredit yaitu Kredit Tanpa Agunan (KTA). Pemberian kredit oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) ini diberikan tanpa
adanya suatu agunan yang dijaminkan oleh debitor sehingga memberikan kenyamanan pada debitor. Tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit seperti kredit
bermasalah atau kredit macet. Dengan tidak adanya agunan yang dijadikan jaminan memberikan resiko yang tinggi untuk PT. Bank Negara Indonesia (Persero).
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan bertumpu pada data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Jakarta berupa : Tahap Permohonan Kredit, Tahap Penelitian Kredit, Tahap Perjanjian Kredit dan Tahap Realisasi Kredit. Sedangkan perlindungan hukum bila debitor wanprestasi yaitu adanya upaya-upaya tertentu oleh bank dalam menyelamatkan kredit baik melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi.
Dalam memberikan kredit kepada nasabah, diperlukan suatu ketelitian dan pemahaman tentang kapabilitas nasabah untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia
Kata Kunci : Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, Wanprestasi, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item