Iswara, Raditya Dana and Suradi, Suradi and Sonhaji, Sonhaji (2017) KAJIAN HUKUM TERHADAP STATUS PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG DITINJAU DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003. _123 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 123 Raditya Dana Iswara - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text 123 Raditya Dana Iswara - abstrak.pdf Download (130kB)
	Text 123 Raditya Dana Iswara - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text 123 Raditya Dana Iswara - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	Text 123 Raditya Dana Iswara - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text 123 Raditya Dana Iswara - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text 123 Raditya Dana Iswara - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 123 Raditya Dana Iswara - dapus.pdf Download (135kB)

Abstract

Status Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Hukum Kerja Indonesia
sebagai “pekerja” secara tersirat disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan mendapatkan upah/imbalan dalam bentuk hukum.' Penulisan hukum ini bermaksud untuk mengetahui status hukum pekerja rumah tangga, hak-hak apa saja yang mereka terima, dan bagaimana implementasi pengawasan pekerja rumah tangga di Kota
Semarang.
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dari segi perundang–undangan, peraturan peraturan serta norma–norma hukum yang relevan dengan permasalahan, sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun ke lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Pekerja Rumah Tangga di Kota Semarang memiliki status hukum, tetapi banyak diantara mereka yang status hukumnya tidak kuat, hal ini dikarenakan perjanjian yang mereka buat dengan majikan hanya sebatas perjanjian lisan; Kedua, Hak-hak yang Pekerja Rumah Tangga dapatkan seperti upah, jam istirahat, makan, dan lain-lain semua bergantung dari kebijakan majikan; Ketiga,Pengawasan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di lapangan masih kurang. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 lebih memfokuskan kepada pengawasan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) daripada Pekerja Rumah Tangga (PRT) itu sendiri.
Kata kunci : Status Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Semarang

Actions (login required)

View Item