WINEDAR K. P, RATRI NUGRAHENI and Silviana, Ana and Yusriyadi, Yusriyadi (2017) AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH KAWASAN URUT SEWU DI KABUPATEN KEBUMEN. _117 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 117 RATRI NUGRAHENI WINEDAR K. P. - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text 117 RATRI NUGRAHENI WINEDAR K. P. - abstrak.pdf Download (64kB)
	Text 117 RATRI NUGRAHENI WINEDAR K. P. - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text 117 RATRI NUGRAHENI WINEDAR K. P. - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text 117 RATRI NUGRAHENI WINEDAR K. P. - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text 117 RATRI NUGRAHENI WINEDAR K. P. - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text 117 RATRI NUGRAHENI WINEDAR K. P. - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text 117 RATRI NUGRAHENI WINEDAR K. P. - dapus.pdf Download (70kB)

Abstract

Penggunaan tanah Kawasan Urut Sewu di Kabupaten Kebumen oleh
masyarakat dan TNI AD menimbulkan permasalahan yakni berkaitan dengan status hukum tanah Kawasan Urut Sewu dan akibat hukum penggunaan tanah Kawasan Urut Sewu.
Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan menganalisis status
hukum tanah Kawasan Urut Sewu,dan akibat hukum penggunaan tanah Kawasan Urut Sewu baik oleh masyarakat maupun pihak TNI AD.
Metode yang digunakan adalah penelitian yang bersifat empiris, dengan pendekatan yuridis empiris, yakni menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum tanah Kawasan Urut Sewu awalnya merupakan tanah negara yang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebut sempadan pantai yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Tetapi, dengan adanya kepentingan-kepentingan dan dilihat dari penggunaannya, yakni digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dan sebagai tempat latihan/uji coba senjata TNI oleh TNI
AD, status hukum tanah tersebut dapat dialihkan dari tanah negara menjadi tanah yang dilekati hak melalui proses permohonan tanah Negara/pemberian hak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan akibat hukum penggunaan tanahnya yakni kedua belah pihak tidak dapat mengklaim tanah sebelum adanya alat bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertipikat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu status hukum tanah Kawasan Urut Sewu adalah tanah negara yang dapat dialihkan status hukum tanahnya dari tanah negara menjadi tanah yang dilekati hak melalui proses permohonan tanah Negara/pemberian hak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan akibat hukum penggunaan tanah Kawasan Urut Sewu baik oleh masyarakat maupun TNI AD yakni kedua belah pihak tidak dapat mengklaim tanah tersebut sebelum adanya alat bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertipikat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Kata Kunci : Status Hukum Tanah, Akibat Hukum Penggunaan Tanah, Kawasan Urut Sewu.

Actions (login required)

View Item