NUGROHO, DAHLAN ALI and Silviana, Ana and Suharto, R. Suharto (2017) SENGKETA TANAH HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN PLAZA MUNTILAN DI KABUPATEN MAGELANG (Studi Kasus Putusan No.20/Pdt.G/2015/PN Mkd). _113 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 113 DAHLAN ALI NUGROHO - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text 113 DAHLAN ALI NUGROHO - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text 113 DAHLAN ALI NUGROHO - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text 113 DAHLAN ALI NUGROHO - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text 113 DAHLAN ALI NUGROHO - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text 113 DAHLAN ALI NUGROHO - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text 113 DAHLAN ALI NUGROHO - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB)
	Text 113 DAHLAN ALI NUGROHO - dapus.pdf Download (113kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan hukum dasar pertanahan, yang ternyata tidak mengakomodir cara penyelesaian sengketa tanah sebab penyelesaian sengketa tanah lebih mengarah kepada sistem mediasi dari para pihak atau lewat pengadilan umum. Sengketa
tanah HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengeloaan) yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mungkid terjadi di Kabupaten Magelang antara pihak pemegang ex HGB di Plaza Muntilan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang sebagai pemegang HPL.
Tujuan dari penelitian mengenai sengketa HGB diatas HPL di Plaza Muntilan adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian Hak Guna Bangunan di Plaza Muntilan serta kedudukan hukum pedagang pemegang ex Hak Guna Bangunan dan Pemkab terhadap tanah ex Hak Guna Bangunan di Plaza Muntilan yang didasarkan pada pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara ini.
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
analisis kualitatif dan induktif dalam penarikan kesimpulannya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, proses pemberian HGB di Plaza Muntilan diawali dengan adanya HPL Nomor 1 /Desa Pucungrejo atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang yang kemudian dilakukan kerjasama dengan PT. Merbabu selaku pengembang dan pemasaran bangunan rumah toko di Plaza
Muntilan. Sengketa terjadi ketika jangka waktu HGB di Plaza Muntilan berakhir pada 17 Agustus 2012 dan pengguna ruko pemegang ex HGB di Plaza Muntilan tidak mendapat rekomendasi perpanjangan HGB dari Pemerintah Kabupaten Magelang selaku pemegang HPL di Plaza Muntilan yang kemudian mengajukan
gugatan ke PN Mungkid. Majelis Hakim PN Mungkid kemudian memutus penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki dan menguasai tanah dan bangunan di Plaza Muntilan tanpa hak. Penggugat dikenai sanksi hukum oleh PN Mungkid untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).
Sengketa HGB di atas HPL yang terjadi antara pihak ex pemegang HGB di Plaza Muntilan dengan Pemkab Magelang seharusnya mengutamakan mediasi antara kedua belah pihak dengan ketentuan pihak ex pemegang HGB diprioritaskan untuk mendapat pembaharuan HGB karena mayoritas warga asli Kabupaten Magelang dan telah lama menggunakan Plaza Muntilan sebagai
tempat usahanya.
Kata Kunci : HGB , HPL, Pemkab Magelang

Actions (login required)

View Item