PUTRI, MITRIDA IGA RAHMA and Silviana, Ana and Marjo, Marjo (2017) KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN SERTIPIKAT TANAH DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN. _111 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 111 MITRIDA IGA RAHMA PUTRI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text 111 MITRIDA IGA RAHMA PUTRI - abstrak.pdf Download (66kB)
	Text 111 MITRIDA IGA RAHMA PUTRI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text 111 MITRIDA IGA RAHMA PUTRI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text 111 MITRIDA IGA RAHMA PUTRI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text 111 MITRIDA IGA RAHMA PUTRI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text 111 MITRIDA IGA RAHMA PUTRI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text 111 MITRIDA IGA RAHMA PUTRI - dapus.pdf Download (158kB)

Abstract

Sertipikat merupakan alat bukti surat yang berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) UUPA. Praktiknya menunjukan banyaknya alat bukti selain Sertipikat hak atas tanah yang dipermasalahkan sampai menjadi perkara di
Lembaga Peradilan. Bahkan beberapa di antaranya menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk membatalkan Sertipikat hak atas tanah meskipun telah lebih dari 5 (lima) tahun. Sertipikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum
sertipikat tanah dalam beperkara di Pengadilan dan untuk mengetahui keberadaan sertipikat yang masih dapat digugat atau dibatalkan oleh Pengadilan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum. Penelitian dilakukan dengan pengolahan data secara primer dan sekunder yang didapatkan dari survei lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.
Kekuatan hukum sertipikat tanah dalam berperkara di Pengadilan yakni sertipikat tanah masih menjadi alat bukti yang paling kuat dalam suatu sengketa pertanahan. Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat atas pemilikan hak atas suatu bidang tanah. Penentuan alat bukti kepemilikan hak atas tanah untuk menentukan adanya hak jauh lebih jelas, tegas dan memberikan kepastian dalam
arti relatif bagi pemilik hak yang bermaksud mendaftarkan haknya tersebut dalam upayanya mengumpulkan bukti-bukti yang ia miliki atau butuhkan untuk kepentingan pendaftaran haknya tersebut. Sertipikat hak atas tanah di Indonesia masih dapat digugat atau dibatalkan karena Indonesia menganut sistem negatif yang mengandung unsur positif maka kata kuat bukan berarti mutlak bahwa sertipikat tanah masih mungkin dibatalkan sepanjang ada pembuktian yang sebaliknya yang menyatakan ketidakabsahan sertipikat tanah tersebut.
Kata Kunci : Sertipikat Tanah, Kekuatan Hukum, Perkara Perdata, Pengadilan

Actions (login required)

View Item