Tarigan, Teshya Novika and Suradi, Suradi and Aminah, Aminah (2017) PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OLEH MAHKAMAH AGUNG KARENA TIDAK ADA KEWENANGAN MENGADILI (STUDI KASUS NOMOR : 156 K/PDT.SUS-BPSK/2016). _107 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 107 Teshya Novika Tarigan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	Text 107 Teshya Novika Tarigan - abstrak.pdf Download (86kB)
	Text 107 Teshya Novika Tarigan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text 107 Teshya Novika Tarigan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text 107 Teshya Novika Tarigan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text 107 Teshya Novika Tarigan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text 107 Teshya Novika Tarigan - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text 107 Teshya Novika Tarigan - dapus.pdf Download (89kB)

Abstract

Lemahnya posisi konsumen dapat menimbulkan serangkaian eksploitasi oleh pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi lebih kuat dari konsumen yang dapat berujung pada sengketa konsumen. Oleh karena itu UU Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa
konsumen diserahkan kembali ke para pihak sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Kompetensi BPSK
dalam memutus tanpa hadirnya tergugat walaupun sudah ada perjanjian terkait klausula pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri sebelumnya dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan BPSK Nomor 278/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2015 dan putusan PN Nomor
24/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan para pihak telah sepakat untuk
memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat yaitu Pengadilan Negeri Rantau Prapat, maka BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memutus tanpa hadirnya tergugat dikarenakan sudah ada klausula Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri, dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa sengketa tersebut
bukan merupakan sengketa konsumen sehingga sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui BPSK, melainkan melalui PN.
BPSK sebagai Badan Peradilan yang berperan memperkecil makna
perselisihan dan memperbesar kesinambungan hubungan pelaku usaha dan konsumen harus meningkatkan profesionalisme kerja dalam menyelesaikan sengketa konsumen, dan hakim dalam memberikan putusan harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak keliru dalam memberikan suatu putusan.
Kata Kunci : Pembatalan Putusan, BPSK, Pengadilan Negeri,
Kewenangan Mengadili.

Actions (login required)

View Item