FITRIYATI, WAKHIDATUL and Soponyono, Eko and Sularto, RB. Sularto (2018) KEBIJAKAN EKSEKUSI PIDANA PENJARA TENTANG PENEMPATAN NARAPIDANA DALAM SEL PENGASINGAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG). _028 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WAKHIDATUL FITRIYATI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text WAKHIDATUL FITRIYATI_ABSTRAK.pdf Download (83kB)
	Text WAKHIDATUL FITRIYATI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text WAKHIDATUL FITRIYATI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text WAKHIDATUL FITRIYATI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text WAKHIDATUL FITRIYATI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text WAKHIDATUL FITRIYATI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text WAKHIDATUL FITRIYATI_DAFPUS.pdf Download (125kB)

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan yang bertujuan untuk memasyarakatkan kembali para narapidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam kegiatan membina para narapidana, terdapat program-program pembinaan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Setiap narapidana diwajibkan untuk mematuhi kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang kebijakan eksekusi dari kalapas terhadap narapidana yang melanggar peraturan tata tertib lembaga pemasyarakatan dan pembinaan yang didapatkan narapidana selama berada dalam sel pengasingan. Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan metode penelitian yuridis empiris dengan dibatasi hanya pada penerapan peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Penggalian data primer berasal dari Lembaga Pemasyarakatan dengan teknik wawancara dan data sekunder dilakukan oleh penulis dengan adanya bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku kepustakaan dan jurnal, serta bahan hukum tersier penulis dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa warga binaan yang melanggar tata tertib seperti berkelahi, menggunakan narkoba, dan membawa hp akan diberi sanksi disiplin berat yang salah satunya berupa diasingkan di sel pengasingan. Penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan Pasal 47 UU no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Yang berisi bahwa Kalapas berwenang memberikan sanksi disiplin bagi warga binaannya yang terbukti melanggar. Sebelum Kalapas mengambil kebijakan tersebut, warga binaan yang melakukan pelanggaran tersebut akan dibuatkan Berita Acara Penyidikan atau BAP oleh kepolisian lalu akan diserahkan ke TPP atau Tim Pengamat Pemasyarakatan nantinya akan dilakukannya sidang. Setelah hasil sidang keluar, ada 3 kemungkinan hukuman, yaitu : 1. Tutup sunyi 2x6 hari 2. Hilangnya hak-hak warga binaan sesuai peraturan perundangan 3. Dipindahkan ke LP lain dalam wilayah Jawa Tengah. Kalapas akan memilih hukuman mana yang akan diterima warga binaan yang terbukti bersalah tersebut. Jika ditempatkan dalam sel pengasingan maka selama warga binaan tersebut berada dalam sel tersebut, mereka tidak diperkenankan mendapatkan pembinaan apapun dan tidak diperbolehkan menerima kunjungan keluarga.
Keyword : Kebijakan Eksekusi, Sel Pengasingan, Lembaga Pemasyarakatan

Actions (login required)

View Item