Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE (BJR) PADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3849 K/PID.SUS/2019).-014 DG 2022.

MANURUNG, STEFANI SARIROTUA and Santoso, Budi and Mahmudah, Siti (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE (BJR) PADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3849 K/PID.SUS/2019).-014 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Direksi BUMN sebagai organ pengurus memiliki peranan penting dalam keberjalanan BUMN khususnya dalam hal pengambilan keputusan bisnis. Tidak semua keputusan bisnis yang diambil seorang direksi merupakan tanggung jawab direksi secara pribadi. Namun prakteknya masih banyak direksi BUMN yang dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi karena keputusan yang diambil menimbulkan kerugian bagi BUMN dan dianggap merugikan negara. Seperti yang terjadi pada direksi PT Pertamina yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait investasi di Blok BMG Australia yang mengalami kerugian dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Padahal apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 kekayaan negara yang menjadi penyertaan modal BUMN tetap masuk kedalam rezim keuangan negara akan tetapi menggunakan paradigma usaha atau business judgement rule. Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis dan membahas secara komprehensif dalam penulisan hukum ini yaitu dengan menjelaskan bagaimana pengaturan serta implementasi dari prinsip business judgement rule.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan cara meneliti pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif pada kasus yang dibahas.
Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, business judgement rule merupakan sebuah prinsip yang melindungi direksi dari pertanggungjawaban secara pribadi apabila keputusan bisnis yang diambil didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Perlu diingat bahwa dalam dunia bisnis tidak akan dapat terlepas dari adanya keuntungan dan kerugian atau resiko binis. Kerugian PT Pertamina atas investasi Participating Interest di Blok BMG Australia merupakan kerugian BUMN dan tidak dapat dikatakan begitu saja sebagai kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan pemahaman mengenai business judgment rule dan unsur-unsur apa yang harus terpenuhi agar direksi mendapatkan perlindungan. Selain itu, pemerintah sudah seharusnya mengatur perumusan business judgement rule secara lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi multitafsir.
Kata kunci: Direksi, BUMN, BJR

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 10 May 2022 03:59
Last Modified: 10 May 2022 03:59
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6134

Actions (login required)

View Item View Item