ISWARA, SOFI AULIA and Suradi, Suradi and Hendrawati, Dewi (2017) PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KECELAKAAN KERETA API AKIBAT LONGSOR PADA PERLINTASAN KERETA API (STUDI KASUS PADA KECELAKAAN KERETA API MALABAR). _092 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 092 SOFI AULIA ISWARA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text 092 SOFI AULIA ISWARA - abstrak.pdf Download (5kB)
	Text 092 SOFI AULIA ISWARA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text 092 SOFI AULIA ISWARA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text 092 SOFI AULIA ISWARA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
	Text 092 SOFI AULIA ISWARA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 092 SOFI AULIA ISWARA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (29kB)
	Text 092 SOFI AULIA ISWARA - dapus.pdf Download (17kB)

Abstract

Kereta api merupakan sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Jenis dari pengangkutan kereta api dibedakan atas perkeretaapian umum dan
perkeretaapian khusus. PT. KAI mengalami hambatan berupa bencana alam dan terdapat 3 pihak. Permasalahan yang menjadi fokus permasalahan yaitu pihak yang bertanggung jawab dan dan penyelesaiannya terhadap penumpang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari peraturan-peraturan.
Dasar hukum PT. KAI adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya untuk pengaturan tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Menteri
Keuangan No. 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa para pihak masih belum jelas.
Kata kunci : kecelakaan kereta api, Tanggung jawab PT. KAI

Actions (login required)

View Item