GREGORIUS K, KEVIN and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Soemarmi, Amiek (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. _025 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KEVIN GREGORIUS K_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text KEVIN GREGORIUS K_ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text KEVIN GREGORIUS K_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text KEVIN GREGORIUS K_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text KEVIN GREGORIUS K_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text KEVIN GREGORIUS K_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text KEVIN GREGORIUS K_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
	Text KEVIN GREGORIUS K_DAFPUS.pdf Download (128kB)

Abstract

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Salah satu yang diharapkan dari usaha perikanan adalah memperoleh keuntungan usaha yang tinggi. Usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi menempatkan motivasi ekonomi menjadi paling depan. Indonesia menetapkan peraturan perihal korporasi menjadi subjek hukum tindak pidana kejahatan pencurian ikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Namun penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi ini dirasa tidak cukup untuk memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, jenis dan datanya adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mengenai tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh korporasi yang berlaku saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam 101 yaitu tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan korporasi tidak dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 butir 14, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana melainkan hanya pengurus korporasinya saja yang dapat dijatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang tentang Perikanan tersebut
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana, Pencurian Ikan,

Actions (login required)

View Item