MUALI, YOGA and Rochaeti, Nur and Astuti, A.M. Endah Sri (2018) PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ( STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2016/PN PBG ). _022 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YOGA MUALIM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text YOGA MUALIM_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text YOGA MUALIM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text YOGA MUALIM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text YOGA MUALIM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (63kB)
	Text YOGA MUALIM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text YOGA MUALIM_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (7kB)
	Text YOGA MUALIM_DAFPUS.pdf Download (9kB)

Abstract

Salah satu tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam lingkungan masyarakat dan juga dikategorikan sebagai kejahatan yang membuat masyarakat resah dan juga merugikan baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya yaitu tindak pidana persetubuhan. Apalagi dari segi pelaku yang melakukan perbuatan bukan hanya orang dewasa saja namun juga bias dilakukan oleh pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak yang seharusnya merupakan calon penerus bangsa ini. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana kebijakan formulasi yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan dan mengenai penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Metode penelitian yang akan digunakan dalam meneliti permasalahan ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan deskriptif analitis.
Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan formulasi yang mengatur persetubuhan diatur di beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penegakan hukum bagi anak dan juga kekhususan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penegakan hukum bagi pelaku anak pada dasarnya dalam proses penyelesaian tindak pidana tidak banyak memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan orang dewasa, namun pelaku anak memiliki kekhususan dalam proses penyelesaian perkaranya yaitu seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang apabila dikaitkan dengan perkara Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2016/PN Purbalingga dengan putusan pidana selama 2 tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan.
Kata Kunci : Tindak Pidana Persetubuhan, Penegakan Hukum, Bagi Anak

Actions (login required)

View Item