ZULFA, SAARAH HALIMAH and Yunanto, Yunanto and Turisno, Bambang Eko (2017) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN ORANG TUANYA (STUDI : BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG). _083 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 083 SAARAH HALIMAH ZULFA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text 083 SAARAH HALIMAH ZULFA - abstrak.pdf Download (74kB)
	Text 083 SAARAH HALIMAH ZULFA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text 083 SAARAH HALIMAH ZULFA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text 083 SAARAH HALIMAH ZULFA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text 083 SAARAH HALIMAH ZULFA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text 083 SAARAH HALIMAH ZULFA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text 083 SAARAH HALIMAH ZULFA - dapus.pdf Download (121kB)

Abstract

Seorang anak yang kedua orang tuanya telah meninggal akan berada di bawah perwalian. Segala kepentingan si anak menjadi urusan wali, baik mengenai diri pribadi si anak maupun harta bendanya. Wali bertindak melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur. Wali berada di bawah pengawasan wali pengawas, di Indonesia wali pengawas dibebankan oleh Balai Harta Peninggalan. Dalam hal perwalian, diperlukan adanya perlindungan bagi hak anak agar anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Balai Harta Peninggalan terhadap harta anak di bawah umur di bawah perwalian adalah pengawasan atas pengelolaan barang dari anak yang belum dewasa dimulai dari awal penetapan perwalian sampai berakhirnya perwalian.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pembagian harta kekayaan perkawinan dalam hal ada anak yang belum dewasa dan mengetahui perlindungan hukum untuk anak yang belum dewasa dalam pembagian harta kekayaan perkawinan orangtuanya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yang
selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum waris yang berlaku dan dipakai di Indonesia adalah hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris Adat. Dalam hukum waris Barat, seorang anak adalah termasuk golongan I, Pembagian warisan dihitung kepala demi kepala, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum waris adat, pembagian harta kekayaan dilakukan
berdasarkan sistem kekerabatan masing-masing daerah. Dalam hukum waris Islam perolehan hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu 2:1. Perlindungan hukum dari Balai Harta Peninggalan untuk anak dalam pembagian harta kekayaan perkawinan secara normatif dimulai dari penetapan
pengadilan yang berkaitan dengan penunjukan wali bagi si anak di bawah umur yang dilanjutkan dengan perlindungan hukum yang berupa pengawasan dan pembinaan oleh Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan diperintahkan di Indonesia sebagai wali pengawas untuk mengawasi anak terhadap pengasuhan/ perwalian.
Segala tindakan wali dalam mengelola harta kekayaan si anak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Balai Harta Peninggalan.
Kata Kunci : Perlindungan, Hak, Anak, Harta Kekayaan Perkawinan

Actions (login required)

View Item