REMBULAN, DEWI and Prasetyo, Agung Basuki and Triyono, Triyono (2017) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH KERING DI KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA. _082 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 082 DEWI REMBULAN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text 082 DEWI REMBULAN - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text 082 DEWI REMBULAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text 082 DEWI REMBULAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text 082 DEWI REMBULAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text 082 DEWI REMBULAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text 082 DEWI REMBULAN - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text 082 DEWI REMBULAN - dapus.pdf Download (107kB)

Abstract

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat untuk menggantikan perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat yang dianggap tidak adil dan mengeksploitasi pihak penggarap. Pada dasarnya hukum tanah di Indonesia menjadikan hukum adat sebagai dasar pembentukannya karena hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Namun belum tentu peraturan perundangan dapat benar-benar dilaksanakan di masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah kering setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dan faktor-faktor yang menyebabkan masih ada pelaksanaan bagi hasil tanah kering
yang berdasarkan ketentuan hukum adat.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder, dengan metode analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil tanah kering berdasarkan hukum adat masih dilaksanakan di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, sedangkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 belum dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Faktor-faktor yang
mempengaruhi masih ada pelaksanaan bagi hasil tanah kering yang berdasarkan ketentuan hukum adat adalah tidak tahunya masyarakat tentang adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, hukum adat digunakan karena sudah turun temurun, adanya hubungan kekerabatan menyebabkan perjanjian hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan serta
kedudukan penggarap yang lemah sehingga mau melaksanakan syarat yang diberikan oleh pemilik tanah.
Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Kering

Actions (login required)

View Item