ZILIWU, YASRINA and Pujiyono, Pujiyono and Rochaeti, Nur (2018) PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. _016 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YASRINA ZILIWU_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text YASRINA ZILIWU_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text YASRINA ZILIWU_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text YASRINA ZILIWU_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text YASRINA ZILIWU_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text YASRINA ZILIWU_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text YASRINA ZILIWU_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	Text YASRINA ZILIWU_DAFPUS.pdf Download (125kB)

Abstract

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu negara. Anak yang berkonflik dengan hukum ditangani secara khusus mengingat kondisi anak berbeda dengan orang dewasa, dengan tujuan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Penyelesaian tindak pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kebijakan formulasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang, dan faktor penghambat serta bagaimana solusinya dalam pelaksanaan diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan.
Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur kebijakan hukum diversi, syarat-syarat diversi, prosedur pelaksanaan diversi, dan hasil kesepakatan diversi; pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Semarang belum sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan tidak terlaksana dengan baik, diversi belum menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan tindak pidana anak; hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan diversi adalah adanya persepsi hakim bahwa diversi tidak menimbulkan efek jera, tingkat keberhasilan diversi yang sangat kecil, dan keengganan hakim untuk mengupayakan diversi.
Kata kunci : Diversi, Anak, Pengadilan Negeri Semarang

Actions (login required)

View Item