YOVANKASARI, NADIA and Sularto, RB. Sularto and Astuti, A.M. Endah Sri (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN MAYANTARA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1256/Pid.B/2009/PN.Jak-Sel). _015 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NADIA YOVANKASARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text NADIA YOVANKASARI_ABSTRAK.pdf Download (78kB)
	Text NADIA YOVANKASARI _BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text NADIA YOVANKASARI _BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text NADIA YOVANKASARI _BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text NADIA YOVANKASARI _BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text NADIA YOVANKASARI _BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text NADIA YOVANKASARI _DAFPUS.pdf Download (88kB)

Abstract

Carding merupakan salah satu bentuk dari kejahatan pada dunia maya atau biasa disebut sebagai cybercrime yang merupakan penyalahgunaan, atau pencurian nomor kartu kredit milik orang lain secara illegal untuk kepentingan dan/atau keuntungan diri sendiri. Tindak pidana carding dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer dan biasanya kejahatan carding dilakukan secara online baik itu dilakukan dalam ruang lingkup nasional maupun trans-nasional atau lintas batas negara. Oleh karena maraknya kejahatan ini terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia, maka dibutuhkan peraturan peraturan sebagai tindakan preventif dan represif dalam rangka mencegah serta memberikan kepastian hukum dalam menjerat para pelaku tindak pidana carding. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai peraturan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana carding serta bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana carding itu sendiri dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum .Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memperlihatkan bahwa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana carding yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi para pelaku tindak pidana carding sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana.
Kata Kunci : Carding, Cybercrime, ITE, Pertanggungjawaban Pidana

Actions (login required)

View Item