RAHMAN, MUHAMMAD SHOLIHIEN and Soponyono, Eko and Purwoto, Purwoto (2018) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM POLRES SITUBONDO. _013 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD SHOLIHIEN RAHMAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text MUHAMMAD SHOLIHIEN RAHMAN_ABSTRAK.pdf Download (82kB)
	Text MUHAMMAD SHOLIHIEN RAHMAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text MUHAMMAD SHOLIHIEN RAHMAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text MUHAMMAD SHOLIHIEN RAHMAN_BAB III.pdf Download (133kB)
	Text MUHAMMAD SHOLIHIEN RAHMAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text MUHAMMAD SHOLIHIEN RAHMAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text MUHAMMAD SHOLIHIEN RAHMAN_DAFPUS.pdf Download (90kB)

Abstract

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata tajam bisa dikatakan mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap penggunaan senjata tajam di kalangan masyarakat sipil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam dan tahap aplikasi Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam.
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan pada penelitian kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam dan mengkaji serta menganalisis tahap aplikasi Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam.
Pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata tajam oleh masyarakat sipil yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan pemidanaan dalam Undang-undang ini sudah sesuai dengan asas-asas pidana yang ada. Baik mengenai unsur perbuatan, unsur pertanggungjawaban pidana tetapi mengenai pidana dan pemidanaannya belum disusun dengan baik oleh tim penyusun undang-undang tersebut. Belum ada pengaturan minimal khusus dalam hal ini, serta sanksi pidana bersifat tunggal. Penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak (Studi Putusan No. 42/Pid.B/2016/PN.Sit) yakni berupa sanksi yang diancam ke pelaku diatur dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, terdakwa Anwar Sanusi Bin Sahwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Kata kunci : Kebijakan Formulasi, Hukum Pidana, Senjata Tajam, Tindak Pidana

Actions (login required)

View Item