ASTUTI, AYU RETNO KUSUMA and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Sularto, RB. Sularto (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR : 82/PID.SUS/2013/PN.KRAY). _012 PDN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AYU RETNO KUSUMA ASTUTI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text AYU RETNO KUSUMA ASTUTI_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text AYU RETNO KUSUMA ASTUTI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text AYU RETNO KUSUMA ASTUTI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text AYU RETNO KUSUMA ASTUTI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text AYU RETNO KUSUMA ASTUTI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text AYU RETNO KUSUMA ASTUTI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text AYU RETNO KUSUMA ASTUTI_DAFPUS.pdf Download (11kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika tidak hanya diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban. Hal ini disebabkan pecandu narkotika mengalami ketergantungan sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pecandu narkotika dalam hukum positif Indonesia dan implementasi kebijakan hukum pidana terhadap pecandu narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No : 82/Pid.Sus/2013/PN.Kray.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif-analitis, serta analisis data yang dipergunakan adalah normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Wewenang untuk memberikan perintah menjalani perawatan dan/atau pengobatan dalam lembaga rehabilitasi ini merupakan kewenangan hakim. Selain itu terdapat ketentuan untuk melakukan wajib lapor pecandu narkotika. Hal-hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55, dan 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No : 82/Pid.Sus/2013/PN.Kray, hakim selain mendasarkan putusannya pada dakwaan lebih subsidair jaksa penuntut umum yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 ayat 1 huruf a, namun juga tetap memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2). Oleh karena terdakwa mengalami mengalami gangguan mental dan perilaku akibat zat amphethamine dan benzodiazepine tahap ketergantungan, maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa menjalani rehabilitasi di RSJ Daerah Surakarta.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pecandu Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika

Actions (login required)

View Item