PUTRI, AYU RIZKYA and Silviana, Ana and Sukirno, Sukirno (2017) STATUS HUKUM TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING DI ERA REFORMASI (STUDI KASUS TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING NOMOR 1302 DI DUKUH CABEAN KELURAHAN KUTOWINANGUN KECAMATAN TINGKIR SALATIGA). _054 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 054 AYU RIZKYA PUTRI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	Text 054 AYU RIZKYA PUTRI - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text 054 AYU RIZKYA PUTRI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text 054 AYU RIZKYA PUTRI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text 054 AYU RIZKYA PUTRI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text 054 AYU RIZKYA PUTRI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text 054 AYU RIZKYA PUTRI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text 054 AYU RIZKYA PUTRI - dapus.pdf Download (112kB)

Abstract

Tanah bekas eigendom khususnya tanah bekas Eigendom Verponding nomor 1302 di Dukuh Cabean Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Salatiga sudah dilakukan permohonan hak atas tanah tetapi ada hambatan dari pemohon sehingga Kantor Pertanahan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan menganalisis status
hukum tanah bekas Eigendom Verponding, upaya dan hambatan dari warga yang menempati tanah bekas Eigendom Verponding dalam mendapatkan hak atas tanahnya.
Metode yang digunakan adalah penelitian yang bersifat empiris, dengan pendekatan yuridis empiris, yakni menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum tanah bekas eigendom verponding tersebut merupakan tanah negara yang belum dilekati hak atas tanah apapun hal tersebut berdasarkan arah kebijakan pembaharuan agraria, berdasarkan Pasal 519 dan 520 BW dan Keppres No. 32 tahun 1979 dan termasuk tanah negara yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi sampai jangka waktu yaitu pada tanggal 24 September 1980. Upaya dari Achmad Rifai yaitu melakukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Salatiga walaupun terdapat hambatan yaitu tidak dapat membayar biaya taksiran sebesar 25% dari luas tanah. Tetapi hambatan telah diatasi dengan diberikannya
perpanjangan waktu kepada pemohon. Setelah syarat terpenuhi Kepala Kantor Pertanahan Salatiga memberikan hak atas tanah kepada pemohon.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu status hukum tanah bekas
eigendom verponding nomor 1302 adalah tanah negara dan upaya yang dilakukan oleh pemilik tanah yaitu melakukan permohonan hak atas tanah agar dapat melakukan pendaftaran tanah sehingga dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah.
Kata Kunci : Status Hukum Tanah, Bekas Eigendom Verponding, Tanah Negara

Actions (login required)

View Item