GAKHAIRI P., MUHAMAD and Suradi, Suradi and Marjo, Marjo (2017) “KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK NOMOR 11/PTSBPSK/BKT/X/2015 ATAS UPAYA HUKUM KEBERATAN OLEH PIHAK PELAKU USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 24/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.BKT)”. _041 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 041 MUHAMAD GAKHAIRI P. - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (801kB)
	Text 041 MUHAMAD GAKHAIRI P. - abstrak.pdf Download (73kB)
	Text 041 MUHAMAD GAKHAIRI P. - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text 041 MUHAMAD GAKHAIRI P. - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text 041 MUHAMAD GAKHAIRI P. - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text 041 MUHAMAD GAKHAIRI P. - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text 041 MUHAMAD GAKHAIRI P. - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text 041 MUHAMAD GAKHAIRI P. - dapus.pdf Download (47kB)

Abstract

Sengketa konsumen terjadi karena adanya hak-hak konsumen yang
dilanggar. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan, dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sengketa, atau dilakukan sendiri oleh para pihak. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang untuk menyelesaikan sengketa dengan cara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase berdasarkan pilihan para pihak. Kekuatan putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Jika merasa keberatan dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu keberatan ke Pengadilan Negeri.
Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa putusan BPSK dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri.
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), menggunakan spesfikasi penelitian secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi pustaka. Metode analisis data menggunakan data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittingi menerima sebagian keberatan pemohon dengan membatalkan putusan karena Majelis BPSK telah salah mengartikan pemeriksaan sidang yang tertutup pembacaan putusannya juga tertutup. Padahal putusan itu harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai syarat mutlak sahnya
sebuah putusan (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Majelis Hakim MA kemudian menjatuhkan putusan ditolak dengan perbaikan terhadap permohonan kasasi, dengan pertimbangan bahwa keberatan yang dimohonkan merupakan hal yang sudah dipertimbangkan Judex Facti sehingga berdasar untuk ditolak, kemudian sanksi administratif dihapuskan karena penjatuhannya
bukan wewenang dari Judex Facti. Berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan BPSK sudah dibatalkan, maka akibat hukumnya adalah putusan tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan, karena ada putusan baru yang menggantikannya. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang saling bertentangan agar tidak
timbul masalah dikemudian hari. Dalam hal ini, hukum harus bersifat responsif dimana hukum itu harus memandang jauh ke depan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum saat ini dan dimasa yang akan datang.
Kata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK, Kota Bukittinggi

Actions (login required)

View Item