PRASETYANTARI, KIRANA IKA and Busro, Achmad and Suharto, R. Suharto (2017) KAJIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA RUKO PASAR REJO AMERTANI KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH (STUDI TENTANG KASUS GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG). _034 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 034 KIRANA IKA PRASETYANTARI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text 034 KIRANA IKA PRASETYANTARI - abstrak.pdf Download (73kB)
	Text 034 KIRANA IKA PRASETYANTARI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text 034 KIRANA IKA PRASETYANTARI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text 034 KIRANA IKA PRASETYANTARI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
	Text 034 KIRANA IKA PRASETYANTARI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text 034 KIRANA IKA PRASETYANTARI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text 034 KIRANA IKA PRASETYANTARI - dapus.pdf Download (583kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah otonominya. Maka untuk mengatur daerah otonominya, kepala daerah berwenang untuk menetapkan Perda, menetapkan Perkada atau mengeluarkan keputusan kepala daerah. Akibat dari dikeluarkannya keputusan kepala daerah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan secara perdata atas perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah daerah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak dan mengetahui putusan hakim dalam perkara perdata No. 25/Pdt.G/2015/PN.TMG sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut data primer. Penggunaan data primer juga dibantu dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian yaitu pemerintah daerah Kabupaten Temanggung tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Karena, keluarnya keputusan Bupati perihal besaran kontribusi perpanjangan sewa ruko dan penyegelan merupakan bentuk perlindungan pada asset negara. Penyegelan dilakukan karena pemilik ruko di Pasar Rejo Amertani belum membayar kontribusi perpanjangan sewa Hak
Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan. Putusan hakim dalam perkara perdata No. 25/Pdt.G/2015/PN.TMG sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang mana hasil putusan hakim adalah menolak gugatan penggugat baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara.
Kata kunci : Pemerintah Daerah, Perbuatan Melawan Hukum

Actions (login required)

View Item