PUTRI, SITTA NABILLA MAISARA MULYONO and Sukirno, Sukirno and Sudaryatmi, Sri (2017) IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012 TERHADAP EKSISTENSI HUTAN ADAT MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR YANG TUMPANG TINDIH DENGAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK. _022 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 022 SITTA NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (738kB)
	Text 022 SITTA NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text 022 SITTA NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text 022 SITTA NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (642kB)
	Text 022 SITTA NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text 022 SITTA NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB)
	Text 022 SITTA NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text 022 SITTA NABILLA MAISARA MULYONO PUTRI - dapus.pdf Download (116kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Putusan MK
No. 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar yang tumpang tindih dengan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul akibat tumpang tindih status hutan adat dan hutan konservasi pasca diterbitkannya SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, eksistensi hutan adat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar bersifat status quo. Pihak Kasepuhan Ciptagelar menyatakan bahwa hutan adat milik mereka eksis sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang, sedangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat Kasepuhan Ciptagelar tidak eksis karena belum memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat mereka. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tumpang tindih status hutan adat dan hutan konservasi TNGHS sejauh ini dilakukan melalui musyawarah antara pihak TNGHS dengan pihak Kasepuhan
Ciptagelar, selain itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah menerbitkan beberapa regulasi sebagai bentuk tindak lanjut dari Putusan MK No.35/PUU-X/2012.
Kata kunci : Putusan MK No.35/PUU-X/2012, hutan adat, Kasepuhan Ciptagelar, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Actions (login required)

View Item