Aditia, Chandra and Suharto, R. Suharto and Badriyah, Siti Malikhatun (2018) TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT. PEGADAIAN CABANG PATI. _077 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Chandra Aditia_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text Chandra Aditia_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text Chandra Aditia_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text Chandra Aditia_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text Chandra Aditia_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text Chandra Aditia_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text Chandra Aditia_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Chandra Aditia_DAFPUS.pdf Download (78kB)

Abstract

PT. Pegadaian (persero) adalah badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit gadai pada PT. Pegadaian Cabang Pati, bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian atas benda jaminan serta upaya atau tindakan yang dilakukan yang dilakukan PT. Pegadaian atas benda jaminan apabila debitur wanprestasi.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptis analitis. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data yang terkumpul tersebut dianalisa dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh mengenai fakta-fakta, selanjutnya melihat hubungan hukumnya antara ketentuan perundang-undangan dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit gadai pada PT. Pegadaian Cabang Pati ini dibuat dalam bentuk perjanjian baku dan tertulis yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK), dengan tahap-tahapnya meliputi tahap perjanjian, penyimpanan, dan pembayaran bunga. Mengenai isi dari perjanjian baku dalam SBK yang ditentukan sepihak oleh PT. Pegadaian ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tanggung jawab PT. Pegadaian atas benda jaminan diutamakan untuk memelihara/merawat dan menjaga benda jaminan dengan baik serta diasuransikan oleh PT. Pegadaian. Bentuk tanggung jawab PT. Pegadaian yakni, jika barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang, diberikan ganti kerugian sebesar 125 % dari nilai taksiran barang jaminan yang mengalami kerusakan/hilang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pegadaian, yakni Pasal 13 Aturan Dasar Pegadaian (ADP), bahwa PT. Pegadaian menjamin keutuhan dan keamanan barang nasabah yang dijadikan jaminan kredit. Sedangkan upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Cabang Pati atas benda jaminan apabila debitur wanprestasi, maka benda jaminan dijual dengan cara dilelang di hadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan Umum (perum) Pegadaian. Uang dari hasil penjualan lelang benda jaminan tersebut dijadikan sebagai pelunasan piutang PT. Pegadaian ditambah dengan bunga dan biaya lainnya.
Kata kunci : Tanggungjawab PT. Pegadaian (persero), perjanjian gadai, wanprestasi.

Actions (login required)

View Item