SAR, RANI TRIVENA and Suradi, Suradi and Aminah, Aminah (2018) Pelaksanaan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Konsumen di Semarang dengan Keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. _074 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RANI TRIVENA SARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text RANI TRIVENA SARI_ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text RANI TRIVENA SARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text RANI TRIVENA SARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text RANI TRIVENA SARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text RANI TRIVENA SARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text RANI TRIVENA SARI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
	Text RANI TRIVENA SARI_DAFPUS.pdf Download (135kB)

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat diwujudkan optimal ketika kewenangan pemerintah kabupaten atau kota di bidang perlindungan konsumen dicabut setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Penulis membahas 2 (dua) permasalahan, permasalahan pertama yaitu pelaksanaan pendanaan anggaran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan kedua mengenai kewenangan atau yurisdiksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat dengan teori ilmu hukum dan perundang – undangan yang berlaku. Adapun sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode kuantitatif.
Hasil penelitian dari penulis yaitu pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila terjadi sengketa konsumen dapat diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang, penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat ditolak namun disarankan jika penggugat berasal dari luar Kota Semarang dan dalam tempat tinggal penggugat tidak ditemui adanya lembaga penyelesaian sengketa konsumen maka berkonsultasi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berdekatan dengan kabupaten tersebut.
Perlindungan konsumen membutuhkan dukungan dari berbagai pihak diantaranya pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat baik dalam hal mewujudkan gerakan perlindungan konsumen yang cerdas dan sarana maupun prasarana
Kata kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pemerintahan Daerah

Actions (login required)

View Item