ISLAMI, WAHYU FEBRIANA and Njatrijani, Rinitami and Widanarti, Herni (2018) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA LAPAK PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KABUPATEN SEMARANG. _073 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WAHYU FEBRIANA ISLAMI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text WAHYU FEBRIANA ISLAMI_ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text WAHYU FEBRIANA ISLAMI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text WAHYU FEBRIANA ISLAMI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text WAHYU FEBRIANA ISLAMI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text WAHYU FEBRIANA ISLAMI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text WAHYU FEBRIANA ISLAMI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB)
	Text WAHYU FEBRIANA ISLAMI_DAFPUS.pdf Download (281kB)

Abstract

Di era Globalisasi sekarang ini, Indonesia sebagai Negara berkembang sangat mudah mendapat pengaruh dari luar negeri. Cara berpakaian adalah salah satu contoh konkrit dampak dari globalisasi. Kegiatan perdagangan ekspor impor adalah sarana dalam melakukan transaksi jual beli antar Negara. Sekarang ini kita sering menjumpai lapak pakaian bekas impor di pinggiran jalan raya di kota-kota besar yang ada di Indonesia termasuk di kabupaten Semarang. Transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia merupakan transaksi jual beli illegal yang telah tercantum dengan jelas di PERMENDAG No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menangani maraknya lapak pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang dan tinjauan hukum terhadap konsumen lapak pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Spesifikasi dari penelitian ini menggunakan spesifikasi secara deskriptis analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek peneliti.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah kabupaten Semarang yang belum maksimal dalam menangani lapak pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang karena belum ada koordinasi dengan aparat kepolisian dalam penanganan lapak pakaian bekas impor di Kabupaten Semarang. Walaupun sampai sekarang ini belum ada masyarakat Kabupaten Semarang yang merasa dirugikan akan adanya lapak pakaian bekas impor namun, tetap saja jual beli pakaian bekas impor merupakan transaksi illegal dan dilarang oleh Undang-undang.
Kata Kunci : Perdagangan, Pakaian Bekas Impor, Peran

Actions (login required)

View Item