KARIMAH, RIDHA and Silviana, Ana and Sukirno, Sukirno (2018) AKIBAT HUKUM PENJUALAN TANAH BENGKOK MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Kasus di Desa Yosorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang). _068 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RIDHA KARIMAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text RIDHA KARIMAH_ABSTRAK.pdf Download (87kB)
	Text RIDHA KARIMAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text RIDHA KARIMAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text RIDHA KARIMAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text RIDHA KARIMAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text RIDHA KARIMAH_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)

Abstract

Pemindahtanganan tanah bengkok menurut Pasal 25 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa hanya dapat dilaksanakan dengan tukar menukar atau penyertaan modal. Penjualan tanah bengkok di Desa Yosorejo terjadi ketika perijinan tukar guling tanah bengkok dari Gubernur belum turun.
Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengelolaan tanah bengkok serta mengetahui akibat hukum terhadap penjualan tanah bengkok menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang ada di Desa Yosorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1. Pengelolaan tanah bengkok di Desa Yosorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dilakukan dengan digarapkan oleh pihak ketiga dan dikelola sendiri berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 2. Akibat hukum dari tukar menukar tanah bengkok yaitu proses tukar menukar belum terlaksana. Akibat hukum dari penjualan tanah bengkok yaitu proses jual beli batal demi hukum, Kepala Desa Yosorejo dan Kepala Dusun Lutungmati yang telah menjual tanah bengkok secara pribadi diproses dan diberikan sanksi.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akibat hukum dari penjualan tanah bengkok batal demi hukum karena tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan diberikannya sanksi kepada Kepala Desa Yosorejo dan Kepala Dusun Lutungmati serta status tanah kembali menjadi tanah bengkok.
Kata kunci : Akibat Hukum, Jual Beli, Tanah Bengkok

Actions (login required)

View Item