MALAU, GRASIAS RANDEWISUMAHESWARA and Suradi, Suradi and Priyono, Ery Agus (2018) ANALISIS SYARAT SAHNYA PERJANJIAN PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (Studi Kasus Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Nordea Bank Denmark A/S Untuk Pembiayaan Sistem Pelaporan Kapal). _066 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text GRASIAS RANDEWISUMAHESWARA MALAU_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text GRASIAS RANDEWISUMAHESWARA MALAU_ABSTRAK.pdf Download (62kB)
	Text GRASIAS RANDEWISUMAHESWARA MALAU_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text GRASIAS RANDEWISUMAHESWARA MALAU_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text GRASIAS RANDEWISUMAHESWARA MALAU_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text GRASIAS RANDEWISUMAHESWARA MALAU_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text GRASIAS RANDEWISUMAHESWARA MALAU_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text GRASIAS RANDEWISUMAHESWARA MALAU_DAFPUS.pdf Download (127kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berlaku secara umum atau khusus yang akan tercermin melalui kehendak pemerintah dengan keluarnya undang-undang tersebut, terutama dalam Pasal 31 dan mengetahui akibat yang ditimbulkan terhadap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.
Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskripstif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, pemberlakuan secara Khusus atau Umum Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Terhadap suatu Perjanjian yang dapat dilihat dari tinjauan naskah akademik, pemerintah menghendaki Bahasa Indonesia digunakan di dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan naskah nota kesepahaman atau perjanjian antara lembaga negara atau lembaga swasta atau badan usaha atau perseorangan dengan pihak asing. Kedua,Akibat Hukum yang ditimbulkan Ketentuan ini, yaitu: (a) berdasar S.E. Menkumham RI No. M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009, maka para pihak pada dasarnya secara formal bebas menyatakan apakah bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau keduanya; (b) berdasar nilai keadilan substansi perjanjian, maka berdasarkan prinsip proporsional perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Nordea Bank Denmark telah memenuhi nilai dasar hukum, yaitu keadilan yang tercermin dari pembagian proporsi hak dan kewajiban yang sesuai antara para pihak; dan(c)berdasar syarat sahnya perjanjian pelanggaran terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan akan batal demi hukum.
Kata kunci : Kewajiban Penggunaan Berbahasa Indonesia & Akibat Hukumnya.

Actions (login required)

View Item