GRANETTA, VIO VALENCIA and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2018) KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN TERKAIT PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN. _064 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VIO VALENCIA GRANETTA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text VIO VALENCIA GRANETTA_ABSTRAK.pdf Download (80kB)
	Text VIO VALENCIA GRANETTA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text VIO VALENCIA GRANETTA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text VIO VALENCIA GRANETTA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text VIO VALENCIA GRANETTA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text VIO VALENCIA GRANETTA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text VIO VALENCIA GRANETTA_DAFPUS.pdf Download (130kB)

Abstract

Perjanjian kawin merupakan salah satu perjanjian yang paling krusial di Indonesia. Harta kekayaan yang seharusnya menjadi harta bersama, dengan adanya perjanjian kawin harta bersama tersebut menjadi terpisah, suami dan istri masing-masing memikul tanggung jawab serta mengelola masing-masing harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan. Namun, dengan adanya Putusan Makamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 maka perjanjian kawin dapat dilaksanakan setelah perkawinan disahkan atau dibuat selama perkawinan berlaggsung. Dengan munculnya kebijakan tersebut, timbullah suatu ketidakpastian hukum terhadap harta kekayaan yang telah terbentuk sebelum dan setelah perjanjian kawin ini dibuat baik mengenai kedudukan maupun pertanggungjawabannya sebagaimana dalam Putusan Makamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengaturnya serta belum terdapat regulasi yang membahas mengenai putusan tersebut.
Dalam penelitian ini, pertama penulis akan membahas mengenai akibat kedudukan harta kekayaan sebelum dan setelah perjanjian kawin serta pertanggungjawabannya terhadap pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai perlindungan hukum serta kedudukan terhadap pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan seperti yang disahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan Penulis dengan melakukan wawancara atau interview pada responden yang dianggap dapat mewakili penyelesaian dari permasalahan.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedudukan harta kekayaan antara suami dan istri sebelum perjanjian kawin merupakan harta bersama dan setelah perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan akan terjadi pisah harta, sedangkan mengenai pembagian serta tanggung jawab terhadap harta yang telah terbentuk adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang terlibat di dalamnya dapat dilakukan dengan novasi, addendum, dan perjanjian garansi tanpa merugikan pihak ketiga.
Kata kunci : perjanjian kawin, harta kekayaan perkawinan

Actions (login required)

View Item