Dewi, IGA Gangga Santi (2025) KEBIJAKAN PENJAMINAN TANAH DENGAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA. Yoga Pratama, Semarang. ISBN 978-602-0896-98-4

Text 16 Kebijakan Penjaminan Tanah Dengan Hak Tanggungan Elektronik Di Indonesia_ binder.pdf Download (1MB)

Abstract

Pada ilmu hukum istilah kebijakan adalah dasar atau garis sikap
atau pedoman untuk pelaksanaan dan pengambilan keputusan . Asas kebijakan merupakan dasar dari Freies Ermessen (discretionary power). Freies Ermessen adalah kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Tercakup dalam arti freies ermessen ini ialah membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya, atau mengimplementasikan peraturan yang ada sesuai dengan kenyataan.
Meskipun sebagai konsekuensi logis dari freies ermessen pemerintah diberi kewenangan atas inisiatif, delegasi dan droit function dalam perundang-undangan namun bukan berarti Pemerintah boleh berbuat sewenang-wenang. Pemerintah dilarang melakukan tindakan- tindakan yang bersifat detournement de pouvoir (melakukan sesuatu di luar tujuan kewenangan yang diberikan) atau onrechtmatige overheidsdaad dapat dituntut di muka hakim baik melalui peradilan administrasi negara maupun melalui peradilan umum .
Kebijakan dalam arti policy tidak bersangkut paut dengan suatu
kewenangan bebas-tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pejabat
pemerintah, atau tidak diaturnya perbuatan-pejabat pemerintah dalam undang-undang, melainkan bersangkut paut dengan sikap dan perbuatan pemerintah demi kepentingan umum. Oleh karena itu berdasarkan Hukum Administrasi Negara kebijakan dalam arti policy tidak boleh dirancukan dengan kebijakan sebagai asas pijakan Freies Ermessen.

Actions (login required)

View Item