ANDRIANTO, DWI and Silviana, Ana and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi (2018) STATUS PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA MASYARAKAT DI KAMPUNG KEBONHARJO KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG. _063 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DWI ANDRIANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text DWI ANDRIANTO_ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text DWI ANDRIANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text DWI ANDRIANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text DWI ANDRIANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text DWI ANDRIANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text DWI ANDRIANTO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text DWI ANDRIANTO_DAFPUS.pdf Download (162kB)

Abstract

Perolehan tanah dan asal-usul tanah merupakan salah satu kunci untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa tanah, seperti sengketa tanah antara PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dengan warga Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dimana PT. KAI berpegangan pada groundkaart dan berhadapan dengan kepentingan warga yang menguasai tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum groundkaart milik PT. KAI yang digunakan sebagai hak penguasaan tanah dan status kepemilikan tanah oleh warga Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) Groundkaart dapat dijadikan alas hak untuk memperoleh sertipikat Hak Atas Tanah, 2) Penerbitan sertipikat Hak Milik warga Kebonharjo tersebut cacat hukum karena tidak ada ijin pelepasan dari Menteri Keuangan sebagai pengelola aset negara.
Kesimpulan penelitian ini ditemukan bahwa PT. KAI berhak atas tanah groundkaart namun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku PT. KAI berkewajiban untuk mendaftarkan tanah groundkaart menjadi Hak Pengelolaan atau Hak Pakai guna mendapatkan sertipikat sehingga bukti hak penguasaan tersebut dapat menjadi suatu bukti kepemilikan hak atas tanah yeng benar dan kuat.
Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Kekuatan Hukum Groundkaart, Sertipikat Tanah

Actions (login required)

View Item