KUSUMAWATI, KATINKA DYAH and Silviana, Ana and Juliani, Henny (2018) ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN TOKO MODERN DITINJAU DARI PEROLEHAN TANAH DAN PENERBITAN IZINNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pendirian Indomaret di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal). _062 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KATINKA DYAH KUSUMAWATI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text KATINKA DYAH KUSUMAWATI_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text KATINKA DYAH KUSUMAWATI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text KATINKA DYAH KUSUMAWATI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text KATINKA DYAH KUSUMAWATI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text KATINKA DYAH KUSUMAWATI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text KATINKA DYAH KUSUMAWATI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text KATINKA DYAH KUSUMAWATI_DAFPUS.pdf Download (227kB)

Abstract

Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern alasannya karena dalam penataan toko modern Kabupaten Tegal masih mengalami masalah. Salah satunya adalah di Kecamatan Slawi, toko modern telah melebihi kuota yang ditentukan. Seharusnya dalam wilayah kecamatan tertentu minimarket dibatasi paling banyak adalah 3 (tiga) buah.
Tujuan penelitian ini untuk meneliti pertama penyebab terdapatnya banyak pelaku usaha dalam mendirikan toko modern tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional. Kedua, proses perolehan tanah dan penerbitan izin pendirian toko modern yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Ketiga, akibat hukum yang ditimbulkan dalam pemberian izin yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Data diperoleh dari lapangan dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa penyebab pelaku usaha dalam mendirikan toko modern tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional adalah karena kurangnya pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Proses perolehan tanah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sewa-menyewa antara pemilik lahan dan pelaku usaha toko modern dengan perjanjian sewa-menyewa dari notaris. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam pemberian izin yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional adalah dengan usaha-usaha minimarket berjejaring diberikan sanksi administratif, yaitu penutupan kegiatan usaha oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pencabutan izin usaha oleh Dinas Perizinan.
Kesimpulan penelitian ini adalah agar Peraturan Daerah berjalan dengan lancar harus dilakukan sosialisasi dan pengawasan dari Pemerintah terhadap berdirinya toko modern guna meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pendiri usaha toko modern.
Kata kunci : Pendirian Toko Modern, Tanah, Penerbitan Izin

Actions (login required)

View Item