AZRA, VELLY FARHANA and Ananingsih, Sri Wahyu and Triyono, Triyono (2017) “KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2008”. _005 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 005 VELLY FARHANA AZRA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (821kB)
	Text 005 VELLY FARHANA AZRA - abstrak.pdf Download (121kB)
	Text 005 VELLY FARHANA AZRA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text 005 VELLY FARHANA AZRA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text 005 VELLY FARHANA AZRA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text 005 VELLY FARHANA AZRA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text 005 VELLY FARHANA AZRA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text 005 VELLY FARHANA AZRA - dapus.pdf Download (83kB)
	Text 005 VELLY FARHANA AZRA - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (535kB)

Abstract

Bagi Negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyatnya. Pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap sengketa antar manusia. Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal,
dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti dengan pokok permasalahan apa saja kewenangan Kerapatan Adat Nagari dan bagaimana Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan Pusako masyarakat Minang.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan KAN Koto Baru dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris didasarkan pada data primer dan data sekunder. Adapun spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian kewenangan KAN Koto Baru adalah mengurus urusan hukum adat dan juga menyelesaikan perkara adat salah satunya sengketa tanah ulayat/pusako. Kewenangan KAN Koto baru, adalah sebagai penengah atas setiap sengketa, sengketa-sengketa mana terkait dengan pengakuan atas Kesatuan masyarakat hukum adat khususnya di wilayah Koto Baru. Penyelesaian atas permasalahan
dapat dilakukan dengan cara mengefektifkan penegasan kewenangan KAN melalui peraturan-peraturan adat daerah setempat.
Kata Kunci : Tanah Ulayat, Kewenangan KAN, Penyelesaian Sengketa

Actions (login required)

View Item