NURFANIKA, HANIFAH ANNAHDLIYYAH and Widanarti, Herni and Muhyidin, Muhyidin (2022) DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA).-005 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Hanifah_cover.pdf Download (662kB)
	Text Hanifah_bab 1.pdf Download (528kB)
	Text Hanifah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text Hanifah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text Hanifah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK
Semakin tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Pemerintah kemudian melakukan suatu upaya dengan mengesahkan aturan baru mengenai batas minimal usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pada kenyataannya setelah disahkannya undang-undang tersebut, angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga justru menunjukkan kenaikan yang signifikan. Oleh sebab itu, dalam penulisan hukum ini akan dibahas mengenai hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga serta apa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin setelah disahkannya aturan batas minimal usia perkawinan yang baru.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka serta melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Salatiga guna memperoleh informasi mengenai data dispensasi kawin pada tahun 2018-2020 dan melakukan wawancara langsung dengan hakim.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya angka dispensasi kawin setelah disahkannya aturan batas minimal usia baru adalah kondisi umum, seperti: kehamilan, zina, dan pertunangan. Selain itu, ada pula kondisi khusus, seperti: putusnya pendidikan dasar dan melemahnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kemudian, hal yang yang menjadi pertimbangan hakim adalah pertimbangan dalam hukum, pertimbangan luar hukum, dan pertimbangan lanjutan yang mana tujuan cenderung dikabulkannya permohonan dispensasi kawin semata-mata ditujukan untuk kebaikan bersama.
Kata Kunci: Usia Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim

Actions (login required)

View Item